Baru 5,9 Juta Petani Penerima Subsidi Pupuk yang Terverfikasi global tv streaming

  • October 12, 2017
  • benny

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, data petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi baru terverifikasi sebanyak 5,9 juta. Padahal, total petani di Indonesia yang berhak mendapatkan subsidi pupuk melalui kartu tani berjumlah 8,8 juta petani.

Pemerintah menargetkan dapat merampungkan pemberian kartu tani untuk seluruh petani yang berhak menerima subsidi pupuk sebelum akhir tahun ini.

"Kartu tani sudah mulai kami bicarakan bersama-sama dengan Kementerian Pertanian dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)," terang Rini, Rabu (11/10).

Tiga bank BUMN yang dipercaya untuk mengawal kartu tani, diantaranya PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Mandiri, dan PT Bank Negara Indonesia (BNI).

Petani, menurut Rini, bisa menggunakan kartu tani ini untuk membeli pupuk bersubsidi di kios terdekat. Dalam kartu itu tercatat total pupuk subsidi yang didapat oleh tiap petani.

"Jadi mereka pakai kartu tani itu ke kios kemudian mereka bisa membeli berapa pupuk bersubsidi," ujar Rini.
Lihat juga: Petani Keluhkan Sulit Pupuk Subsidi, PT Pupuk Jamin Stok Aman

Di sisi lain, Rini juga mendorong adanya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani yang sudah terverifikasi. KUR bisa dipergunakan untuk masa tanam yang akan datang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, pemerintah sedang mematangkan skema penyalurkan subsidi pupuk secara langsung kepada petani.

Penggunaan kartu tani dalam pemberian subsidi, lanjut Darmin, bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan subsidi pupuk. Pemerintah optimis distribusi pupuk bersubsidi bakal lebih terpantau melalui Kartu Tani yang digenggam masing-masing petani.

"Progress Kartu Tani di Pulau Jawa per akhir September 2017 sudah mencapai 97 persen," terang Darmin.

Secara terpisah, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyebut, pemerintah tidak menargetkan jumlah pemberian kartu tani, melainkan jumlah petani yang terverifikasi.
Lihat juga: Menakar Kemampuan Anggaran Jokowi Pangkas Kemiskinan di 2018

Pemerintah, menurut dia, juga akan mencatat petani penggarap lahan dan pemilik lahan dalam identitas Kartu Tani yang dibagikan. Untuk itu, Kementerian Pertanian turut andil dalam memberikan informasi kepemilikan lahan dan status petani.

"Yang namanya verifikasi, termasuk ada foto nggak lahannya. Foto bisa fiktif juga, tapi kami lihat file di Kementerian Pertanian. Jadi tidak tergesa-gesa," pungkas Mardiasmo.